BE.com
Pangkalpinang, Buletinexpres.com — Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Masih menyimpan uang APBD Tahun 2022 sebanyak Rp.1,327 Triliun.
Hal ini menurut rilis resmi dari Ditjen Bina Keuangan Kemendagri kondisi keuangan seluruh provinsi di Indonesia per 2 Desember 2022.
Untuk di ketahui, realisasi belanja Pemprov Babel sendiri sangat sedikit hanya 56,61 persen dari APBD 2022 sebesar Rp.2,23 triliun.
Realisasi belanja Babel, terendah kedua se-Indonesia, lebih tinggi sedikit dari Provinsi Papua Barat.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Bangka Belitung, Herman Suhadi menyayangkan, terkait penyerapan APBD yang rendah terjadi di Pemprov Babel. Ia meminta Pemprov Babel untuk melakukan evaluasi.
“Seperti apapun itu, ini sesuatu yang kurang baik. Makanya kita perlu evaluasi apa sih penyebab sebenarnya terjadi hal seperti ini.
Kami akan monitoring, mengadakan seperti rapat koordinasi kenapa seperti ini,” kata Herman saat di konfirmasi Via Whatsapp (8/12/2022).
Ia juga menyinggung terkait dengan kinerja Pj Gubernur Babel yang seharusnya memiliki pengalaman dalam pemerintahan dan realiasi belanja daerah.
“Saya pikir ini menjadi suatu hal yang kurang baik. Sebuah serapan anggaran begitu rendah dibanding tahun sebelumnya, tidak seperti ini. Padahal kita dipimpin seorang Pj Gubernur Babel, seorang dirjen, diharapkan kerjanya bisa lebih cepat, ngebut.
Karena pengalaman di pemerintah pusat. Jadi Pj harus evaluasi ini apabila ini benar, lihat OPD mana rendah serapan anggaranya,” singgung Herman.
Menurutnya bakal menjadi perhatian serius di DPRD Babel, mengingat penyerapan yang rendah terjadi di Pemprov Babel.
“Sangat disayangkan karena kita, sudah susah payah, agar anggaran itu digunakan untuk pembangunan. Tetapi tidak terealisasi dengan maksimal,” katanya.
Heman juga mempertanyakan, anggaran yang tak maksimal terealisasi itu, apakah berasal dari belanja publik atau aparatur.
“Kalau aparatur mungkin ini penghematan, kalau di belanja publik atau kegiatan pembangunan sangat disayangkan. Kami dari lembaga akan terus mengotrol, monitoring dan saya juga akan evaluasi, perlu memanggil TAPD Pemrov Babel untuk menanyakan hal sebenarnya,” ujarnya.
Ia menegaskan, untuk menilai kinerja baik suatu daerah, satu di antaranya dilihat dari penyerapan anggaran.
“Saya pikir apakah ini kurang semangat, atau memanh kinerja kuramg baik. Tidak bergerak cepat, slow respon sehingga beberapa kegiatan pada hari ini belum mencapai 100 persen. Kenyataan masih jauh dari harapan ada sistem belanja yang kurang baik. Hingga Desember baru menumpuk kegiatan,” tegasnya.
Tentunya, apabila kondisi ini terus dibiarkan kata Herman akan membuat kurang baik untuk pemerintah daerah, dalam menjalankan program dengan menggunakan APBD.
“Apabila ditumpuk bulan Desember, kegiatan baru dilaksakanan ini akan buru-buru dan memberikan hasil yang kurang baik di masyarakat. Seharusnya apabila sudah dilakukan evaluasi oleh kemendagri dan disepakati DPRD. Anggaran itu langsung saja dibelanjakan secepatnya, jangan kegiatan itu menumpuk di Desember,” tutupnya. (red)
