BE.com
Pangkalpinang, Buletinexpres.com – Penegasan yang disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Ridwan Djamaluddin, bahwa dirinya tidak ada keinginan untuk merotasi pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Pernyataan itu ia sampaikan pada saat menjadi Pembina Upacara Bendera Pemerintah Provinsi Babel, di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Air Itam, pada hari Senin 26 September 2022 yang lalu.
Menanggapi hal tersebut, Mantan birokrat di Pemprov Babel, Huzarni Rani mengatakan, jika PJ Gubernur Babel, tipe pemimpin yang main aman dan senang memelihara masalah daripada menyelesaikannya.
“Menurut saya, Ketidakberanian Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Ridwan Djamaluddin, menindak ASN bermasalah, adalah bukti PJ Gubernur memelihara masalah yang ada. Dan tidak punya nyali menyelesaikan masalah karut marut kualitas pejabat Babel hasil produk seleksi jabatan yang bersifat formalitas,” kata mantan Kepala BKD Bangka Belitung, Selasa (27/8/2022) seperti dilansir dari media Okeyboz.com
Seharusnya, kata mantan PJ Bupati Bangka Selatan ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus bersikap untuk menyelamatkan Pemprov Babel, Karena pola rekruitmen pejabat penuh rekayasa dan KKN yang dilakukan Pejabat Gubernur sebelumnya.
Maka jangan mengharapkan kinerja PJ Gubernur berjalan baik.
” Apalagi banyak ASN yang bermasalah tidak ditindak, seperti penerimaan komisi fee proyek 20 % yang dulu sempat mencuat di permukaan, tidak ada tindakan korektif dari PJ Gubernur termasuk ASN mantan napi korupsi di Bangka Tengah (Bateng) yang diselamatkan ke provinsi,” kata Huzarni Rani.
Padahal menurut Huzarni Rani, sudah sangat jelas UU Tipikor ASN terpidana kasus korupsi harus diberhentikan dan ada beberapa ASN Provinsi terpidana kasus korupsi diberhentikan tanpa hak pensiun.
” Hal ini seakan akan Provinsi Babel penampung ASN bermasalah dari kab. Bangka Tengah, Ketidakberanian PJ Gubernur Babel menindak ASN bermasalah, ini bukti Pj Gubernur memelihara masalah yang ada dan tidak punya nyali menyelesaikan masalah karut marut kualitas pejabat babel hasil produk seleksi jabatan yang bersifat formalitas,” ujarnya.
Meskipun menurut PJ Gubernur tidak akan merombak birokrasi takut menimbulkan kegaduhan.
Padahal, kata mantan Kepala Kesbangpol Babel ini, kegaduhan adalah konsekuensi logis dari upaya penyelesaian masalah.
“Saran untuk PJ Gubernur, kalau takut diterjang ombak Jangan tinggal di pinggir Pantai,” ujar Huzarni Rani.
Sebelumnya, PJ Gubernur Ridwan Djamaluddin, menyebutkan bahwa dirinya tidak ada keinginan untuk merotasi pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Kecuali yang bersangkutan melanggar hukum ataupun kinerjanya tidak baik dalam melayani masyarakat. Yang disampaikannya saat menjadi Pembina Upacara Bendera Mingguan Pemerintah Provinsi Kepulauan (Babel) di Lapangan Upacara Kantor Gubernur, Air Itam, Pangkalpinang. (Red)
