BE.com
Bangka, Buletinexpres.com — Ada oknum wartawan menerima gelontoran dana kompensasi dari KIP di Laut Matras.
Kabarnya besaran yang diterima oknum wartawan yang disebut-sebut berinisial En ini cukup fantastis.
Menurut salah satu Panitia Matras, besaran dana kompensasi yang diterima oknum wartawan di Kabupaten Bangka tersebut sebesar Rp 200/kg.
“Iya itu Bang. Besarannya Rp 200 per kilogram. Tetapi yang menyerahkan uang itu bukan kami dari Panitia Matras, tetapi langsung dari pengurus Kapal Isap Produksi (KIP),” ujarnya.
Dijelaskan oleh anggota Panitia Matras ini, setiap KIP rata-rata bisa dua kali bongkar muat per minggu. Setiap bongkar muat sekitar 40-50 ton. Sementara dana kompensasi yang diserahkan kepada oknum media ini sebesar Rp 200 per kilogram.
“Kalo untuk di Matras, kami Panitia hanya mengkoordinir 3 KIP Bang. Hitunglah Bang berapa uang yang digelontorkan untuk media. Tetapi kalo untuk media mana saja yang dapat, kami tidak tahu, karena yang mendistribusikan kepada siapa saja dan media mana saja uang kompensasi tersebut adalah si oknum itu. Atau bisa jadi diamankan sendiri,” ujar sumber panitia ini, yang minta namanya tidak disebutkan, kepada Tim Jobber, yang menyambangi rumahnya di Lingkungan Matras, Kelurahan Matras Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, Rabu (10/8/2022) sekitar pukul 14.00 WIB.
Diceritakan seorang panitia ini, bahwa hampir dua tahun ini kompensasi dari KIP tersebut berjalan. Untuk lingkungan Matras ada tiga KIP, sedangkan untuk di Sinar Jaya ada 4 KIP. Sementara 6 KIP lainnya adalah KIP swasta, sebutan masyarakat Matras, dan ada juga yang menyebutnya KIP Pemda.
Setelah ditelusuri Tim Jobber, ternyata KIP Swasta ini adalah KIP milik Hendri Lie, yang beroperasi di IUP Pemda, bukan di IUP PT Timah. Sehingga warga dan panitia menyebutkan KIP Swasta atau KIP Pemda.
Hal ini diakui oleh Abeng, pengurus KIP Swasta atau KIP Pemda tersebut.
“Betul saya pengurus KIP tersebut. KIP ini milik Pak Hendri Lie. Saat ini yang beroperasi baru lima, yang satunya belum,”ujar Abeng yang dihubungi Tim Jobber.
Saat dihubungi Abeng mengaku sedang dalam kondisi menyetir kendaraan, sehingga tidak bisa menjelaskan semua pertanyaan yang disampaikan Tim Jobber.
“Pak maaf ini saya sedang nyetir, takut dilihat polisi,” kata Abeng, tanpa menyebutkan posisi Dirinya menyetir kendaraan tersebut.
Hanya saja, Abeng mengakui bahwa KIP yang diurusnya tersebut menyetor Rp 5.000 per kilogram.
“Kami setor ke panitia Rp 5.000 per kiloggram untuk masyarakat. Soal pembagiannya kemana saja kami tidak tahu. Kami serahkan sepenuhnya pembagian kepada panitia,” tukas Abeng.
Menurut salah satu pengurus KIP lainnya, pihaknya memang memberikan kompensasi kepada LSM dan media.
Uang kompenasi tersebut diakuinya sebagai dana pembinaan, tanpa menjelaskan maksud dari kata pembinaan tersebut dan siapa saja yang mereka bina.
“Kalo dari KIP kami, untuk besarnya bekisar Rp 3-5 juta per KIP setiap kali bongkar muat. Sebenarnya ini adalah kesepakatan lama, sebelum kami masuk ke Laut Matras. Jadi kami ikut saja kesepakatan tersebut. Kami transfer uangnya ke Pak Endang,” ujar pengurus KIP ini, yang juga minta namanya tidak disebutkan.
Untuk mengklarifikasi informasi ini, Tim Jobber mencoba menkonfirmasi kepada Endang, seorang praktisi media di Kabupaten Bangka, yang disebut pengurus KIP maupun Panitia Matras sebagai orang yang mererima transferan kompensasi untuk media dari KIP di Laut Matras.
Tunggu berita berikutnya, penjelasan Panitia KIP Swasta atau KIP Pemda, kepada siapa dan berapa besaran bagian uang kompensasi Rp 5.000 per kilogram yang disetor oleh KIP Swasta atau KIP Pemda..?
Hanya saja, Endang yang dikonfirmasi pada Rabu (10/8/2022) sekitar pukul 20.15 WIB tidak merespon konfiirmasi dari Tim Jobber. Hingga berita ini dinaikkan, Endang tidak memberikan penjelasan terkait kabar yang menyebutkan dirinya menerima transferan dana KIP.
Menyikapi ulah oknum wartawan ataupun media yang menerima dana kompensasi KIP dengan mengatasnamakan media ini, seorang jurnalis Bangka Belitung Jam, meminta Endang mengklarifikasi media mana saja yang mendapatkan suplay dari dirinya.
“Jangan sampai gara-gara satu media, maka media lainnya di Kabupaten Bangka ataupun di Babel ini tercoreng semuanya,” ujar Jam.
Menurut Jam, Dirinya dan sejumlah rekan jurnalis tidak akan mempersoalkan, jika yang menerima tersebut atas nama pribadi.
“Kalo mau minta ya silahkan pakai nama pribadi. Kalo pakai nama media, artinya mencemarkan seluruh media,” ujarnya.
Hal serupa juga dikeluhkan oleh Dek, seorang wartawan juga. Menurut Dek, jika mau makan dari duit KIP makanlah pakai nama sendiri, jangan berlindung dibalik nama media.
“Tapi ya tadi, kalo dia tidak mengatasnamakan media, mungkin tidak akan dapat dana beras Rp 200 per kilogram tersebut. Dengan perbuatan oknum ini, harus diclearkan,” tukasnya.
Kadiv PAM PT Timah Tbk, Wing Handoko yang dikonfirmasi Tim Jobber menjelaskan bahwa dana Kompensasi KIP di Laut Matras sepenuhnya dikelola oleh Mitra KIP. Sedangkan PT Timah.Tbk / UPLB tidak ada keterlibatan dalam urusan kompensasi tersebut.
“Untuk jumlah KIP dan PIP yang beroperasi di Laut Matras, silahkan tanyakan kepada UPLB,” ujar Wing
Saat ditanya bagaimana pengawasan dan kerjasama koordinasi dengan 5 KIP milik Hendri Lie yang katanya tidak masuk dalam IUP PT Timah, tetapi berdekatan dengan IUP PT Timah Tbk, Wing menegaskan jika ada KIP bukan mitra Timah yang masuk dalam WIUP PT Timah Tbk, maka satuan Pam dan Pengawas KIP akan menghalau mereka keluar dari WIUP PT Timah.
Diakui Wing, pihaknya sudah sering melakukan penertiban dan himbauan larangan PIP Ilegal yang masuk ke area KIP Mitra PT Timah Tbk.
“Namun kenyataannya masyarakat kembali lagi menambang dengan berbagai macam alasan ekonomi keluarga,” tandasnya. (Red)
