BE
Mentok, Buletinexpres.com — Bakal calon Bupati, Markus menggelar diskusi sekaligus silaturahmi dengan para insan pers di Kabupaten Bangka Barat, Sabtu (25/08/2024).
Pada kesempatan tersebut, mantan Bupati Bangka Barat itu sedikit membeberkan gambaran visi misi serta cita-cita manakala kelak dirinya terpilih dalam kontestasi Pilkada Bangka Barat tahun 2024.
Soal kesejahteraan masuk dalam visi misi Markus dan pasangan duetnya Yus Derahman. Baik kesejahteraan masyarakat hingga pegawai di lingkungan Pemkab Bangka Barat.
Menggenjot sekaligus mendatangkan para investor ke Bangka Barat menjadi salah satu prioritas visi misi Paslon Maknyus (Markus – Yus).
Dengan investasi tercipta lapangan pekerjaan hingga secara otomatis roda perekonomian Bangka Barat terdongkrak.
“Kalau kita terpilih diamanahkan oleh masyarakat kita akan menggenjot investasi untuk datang ke Bangka Barat. Tanpa investasi saya yakin Bangka Barat tidak akan maju karena dengan investasi lah bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Tidak mungkin masyarakat semuanya menjadi PNS menjadi PHL itu tidak mungkin karena pasti APBD kita tidak akan sanggup untuk itu,” kata Markus.
Selain itu, kesejahteraan pegawai juga tak kalah menjadi prioritas Markus. Baik ASN, guru, P3K, hingga PHL. Sebab kata Markus, keberhasilan suatu daerah tersebut ditunjang dengan SDM yang mempuni.
“Dan kedua mungkin kalau saya lihat sekarang ini pembangunan sumber daya manusia kita. Intinya kalau dimanahkan menjadi kepala daerah kita harus didukung oleh personil yang kuat. Saya akan memikirkan kesejahteraan pegawai kita baik itu PNS baik guru baik P3K maupun PHL, dinas akan kita perhatikan karena merekalah yang mendukung kita untuk membangun Bangka Barat ini kita sendiri tidak mungkin,” kata Markus.
Markus menargetkan, realisasi kesejahteraan tersebut berjalan setelah dua tahun setelah masa jabatan melalui Tunjangan Kinerja (Tukin) yang bersumber dari APBD.
“Kalau terpilih nanti target saya setelah saya dua tahun menjabat, saya akan pikirkan untuk kenaikan untuk kesejahteraan melalui tunjangan kinerja daerah. Maka saya katakan dua tahun artinya tahun 2026 baru APBD yang disusun kepala daerah yang baru. Kalau 2025 kan sudah berjalan,” pungkas Markus. (Red/BE).
