Curhatan Wakil Rakyat Basel Kepada Presiden RI, Terkait Kondisi Alam Negeri Junjung Besaoh Yang Rusak Oleh Aktivitas Tambang Timah

BE.com

Bangka Selatan, Buletinexpres.com — Anggota DPRD Bangka Selatan ini melalui akun Facebook Dian Sersanawati, menuliskan curhatan terbuka kepada Presiden RI Joko Widodo

Dilansir dari trasberita.com dalam curhatannya tersebut, Dian menuliskan bahwa sebagai Wakil Rakyat di Bangka Selatan, sudah tidak tahan lagi melihat kondisi alam Negeri Junjung Besaoh tersebut rusak oleh aktivitas tambang timah maupun tambang pasir.

Sebagai wakil rakyat, Dian juga mengaku tidak mampu berbuat banyak, melihat karut marut aktivitas tambang di laut Toboali, yang mencakup Laut Suka Damai, Laut Merbau, Tanjung Ketapang, Batu Perahu dan berbagai wilayah di Kabupaten Bangka Selatan.

“Ada apa dengan PT Timah, ada apa Pak.. Tolong Pak, bantu kami, selamatkan hutan dan laut kami. Kasihan nelayan kami yang semakin sulit mencari nafkah,” demikian sepenggalan tulisan di akun Dian Sersanawti.

Curhatan akun Dian ini, menyikapi pro kontra rencana masuknya mitra PT Timah Tbk, yakni CV Timor Ramelau milik Hercules.

Perusahaan Hercules ini sudah mendapat Surat Perintah Kerja (SPK) untuk berooperai di Perairan Laut  Batu Perahu, Tanjung Ketapang dan Merbau Desa Rias Kabupaten Bangka Selatan.

Rencana inilah yang mendapat penolakan dari masyarakat Kabupaten Bangka Selatan, terutama para nelayan, dan pecinta lingkungan.

Informasi yang dihimpun media ini, perusahaan tambang luar Bangka Belitung milik nama lengkap Rosario de Marshall tersebut sudah mengantongi izin pengoperasian Ponton Isap Produksi (PIP), yang akan beroperasi sebanyak 20 PIP.

Sejak rencana beroperasinya CV Timor Ramelau ini, penolakan terhadap aktivitas  penambangan tersebut tak henti – hentinya diteriakkan masyarakat Bangka Selatan, baik itu secara langsung maupun di media massa serta media sosial, yang dianggap cukup berperan penting dalam menyampaikan aspirasi publik.

Salah satu penolakan yang sempat viral Senin (31/5/2022) ini adalah penolakan yang ditulis lewat akun facebook Dian Sersanawati, dengan menulis surat terbuka untuk  Bapak Jokowi Presiden Republik Indonesia.

Surat terbuka yang ditujukan untuk Presiden Jokowi itu diunggah diakun FB Dian Sersanawati pada 30/5/2022 itu, baru satu dua jam saja sudah direspon 217 dan dikomentari sebanyak 178 komentar, serta 33 kali dibagikan.

Berikut isi surat terbuka atau curhatan akun FB Dian Sersanawati:

Kepada YTH Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia.
Tolong bapak dengar jeritan hati rakyat kami di Bangka Selatan.
Darat kami banyak dihancurkan dengan kegiatan-kegiata ilegal. Hutan kami habis oleh para PT yang memperluas lahan-lahan sawit, tak tau itu hutan Hp atau hutan lindung.
Sekarang datang lagi kapal-kapal besar yang ingin mengeruk laut kami. Saya tau saya selaku anggota DPRD tak bisa berbuat banyak. Dan saya terima masyarakat Basel mencaci kami yang tak ada gunanya.
Tapi kami tak dapat berbuat banyak, karena hutan kami, tambang kami dan laut kami diambil alih pusat. Apalagi sistem perizinan kami sudah Bapak atur di pusat.
Kenapa investor yang didatangkan seorang yang kami kenal melalui media mantan Gangster.
Ada apa dengan PT Timah. Ada Apa Pak. Tolong Pak Bantu kami. Selamatkan hutan dan laut kami. Kasihan nelayan kami yang semakin sulit mencari nafkah.
Petani kami yang semakin sempit lahannya.
Saya berharap Bapak dapat mengunjungi negeri kami Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
#PAK BUPATI
#PAK GUBERNUR

Surat terbuka yang diunggah akun FB Dian Sersanawati itu diketahui milik Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bangka Selatan, yang secara tegas menolak aktivitas penambangan yang akan beroperasi di Perairan Laut  Batu Perahu, Tanjung Ketapang dan Merbau Desa Rias Kabupaten Bangka Selatan (Basel).

Saat dikonfirmasi media ini terkait karut marutnya aturan penambangan di Bangka Selatan, Dian Sersanawati mengatakan selaku Ketua Komisi I DPRD Basel, Ia akan berkoordinasi dengan pihak pihak yang berkaitan langsung dengan aktivitas penambangan tersebut.

“Selaku anggota DPRD Basel, nantinya kita akan berkoordinasi dengan Pak Bupati Riza Herdavid. Kami juga akan mengajak masyarakat  seperti Forum Pejuang Pembentukan Provinsi Bangka Belitung (Babel), ke PT Timah Tbk untuk berkoordinasi terkait permasalahan ini,” ujar Dian Sersanawati.

Dikatakan Dian, menyikapi situasi sekarang ini dari berita – berita yang beredar, pihaknya khawatir bisa menimbulkan gejolak di tengah masyarakat Bangka Selatan.

“Takutnya nanti bentrok antar sesama masyarakat, dan juga karena adanya PIP ini, menimbulkan kerugian pada nelayan Pak, karena lautnya juga menjadi rusak, keruh,” tukas Dian, kepada media ini, Selasa (31/5/2022).

Apalagi, dalam tata ruang wilayah, kawasan Pantai  Batu Perahu, Tanjung Ketapang dan Pantai Merbau Desa Rias tersebut telah ditetapkan sebagai kawasan perikanan tangkap oleh Pemda Kabupaten Bangka Selatan.

Hal ini sesuai dengan Perda tata ruang wilayah No  6 tahun 2014  tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Bangka Selatan.

“Maka dari itu, jangan memberikan izin, mungkin saja izinnya memang dikeluarkan oleh pusat. Tetapi pusat juga harus tahu bahwa disitukan salah satu mata pencaharian masyarakat nelayan kita,” tegasnya.

Dijelaskan Dian, dengan adanya PIP ini, maka nelayan yang sejak puluhan tahun mencari nafkah di lokasi tersebut harus lari kemana?

“Harusnya mereka memberikan solusi atau minimal ada sosialisasi ke masyarakat dengan adanya PIP ini,” tambah Dian.

Menurut Ketua Komisi I DPRD Basel ini, berdasarkan laporan kepada mereka (DPRD-red) tidak ada sosialisasi sama sekali.
Ketika ditanya bagaimana sikap Bupati Basel dengan adanya masalah ini ?

“Saya belum bisa kasih komentar soal Pak Bupati, karena memang kita juga belum ada ketemu dengan Pak Bupati. Tapi saya yakin pak bupati mencari solusi yang terbaik juga buat masyarakatnya. Dari yang saya baca berita, Pak Bupati meminta tinjau ulang dari PT Timah Tbk,” ujar Dian.

Ketua Komisi I DPRD Basel ini berharap gejolak yang sedang terjadi sekarang ini, bisa cepat mereda dan masyarakat segera kembali bekerja seperti sediakala.

“Semoga gejolak yang terjadi sekarang ini cepat mereda dan masyarakat juga mendapatkan hak mereka, salah satu hak mereka yaitu hak untuk hidup, hak untuk sejahtera, jangan sampai di rampas,” tegas Dian.

Media ini sempat mengkonfirmasi surat terbuka Dian Sersanawati kepada Kabid Humas PT Timah Tbk, Anggi Siiahaan, Selasa (31/5/2022) sekitar pukul 20.44 WIB. Namun hingga berita ini dinaikkan, belum mendapat respon dari Anggi Siahaan. (red)