Anggota DPRD Babel Azwari Helmi Singgung PersoalanPPDB

BE

Pangkalpinang, Buletinexpres.com — Polemik PPDB sepertinya tak kunjung ada penyelesaian hingga saat ini, masalah ini tentu saja yang banyak dirugikan adalah orang tua dan siswa-siswi itu sendiri. Karena persoalan PPDB ini kerap kali menghampiri penerimaan siswa baru di Provinsi Bangka Belitung.

Menyikapi persoalan PPDB ini, Anggota DPRD Bangka Belitung Ir. Azwari Helmi berharap kepada Pemprov Babel agar masalah Penerimaan Peserta Didik Baru dapat segera diselesaikan, agar  siswa-siswi yang berprestasi maupun tidak, dapat mengenyam pendidikan yang layak.

Hal itu diungkapkan oleh dedengkot Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP)  Azwari Helmi sembari memberi tanggapan mengenai Rancangan Peraturan Daerah mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2023 yang di ajukan Pemprov  Babel pada Rapat Paripurna di Gedung DPRD Babel, Rabu (31/07/2024).

“Yang terhormat Pak Pj Gubernur dan Pak Pj Sekda juga, mohon dievaluasi ulang pak, menyangkut Dinas Pendidikan yang hingga kini masalah PPDB belum kunjung selesai, sehingga masih ada saja anak-anak kita yang tidak dapat masuk sekolah,” tukasnya.

“Kami ini sudah seperti dianggap dewa pak oleh para orang tua siswa, para orang tua siswa ini kadang berbondong-bondong mendatangi kami anggota dewan ini, berharap ada solusi agar anak-anak mereka dapat sekolah dengan mudah, tanpa dihantui persoalan PPDB ini,” ketusnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, para orang tua siswa beranggapan kalau anggota dewan dapat membantu anak-anak mereka masuk disebuah sekolah yang diinginkan, tanpa persoalan zonasi dan usia.

“Persoalan PPDB ini bukan saja menghantui para orang tua, ya kita pun sama, sebagai anggota dewan pun kita tidak bisa membantu anak kita sendiri,” sesalnya.

Dalam Rapat Paripurna tersebut, setiap fraksi menyampaikan saran dan pendapat akhir lewat dokumen yang dibacakan oleh masing-masing juru bicara fraksi, dan menyatakan untuk menerima dan menyetujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2023 untuk di tetapkan menjadi Perda.

Namun secara umum saran yang disampaikan beberapa Fraksi antara lain agar seluruh OPD lebih bekerja keras kedepannya dan segera menyiapkan pengisian jabatan Kepala OPD yang masih kosong agar kinerja pemerintah lebih optimal.

Ditempat yang sama Pj Gubernur Provinsi Bangka Belitung Safrizal menyampaikan apresiasi kepada DPRD Babel atas persetujuan Ranperda ini. Ia juga mengakui adanya beberapa catatan dan masukan dari DPRD yang akan ditindaklanjuti oleh Pemprov Babel. Terkait persoalan PPDB dirinya berjanji akan memasukan di program pada tahun 2025.

Pj Gubernur Provinsi Bangka Belitung Safrizal ZA (foto Tim IKP Pemprov Babel)

“Semua saran akan kami tindak lanjuti, dan akan kami masukkan diprogram  tahun 2025, kalau ternyata itu harus masuk program maka akan kita anggarkan. Misalnya, minta penambahan ruangan sekolah,” jelas Safrizal.

Terkait adanya laporan masyarakat Penerimaan Peserta Didik Baru, dirinya juga akan langsung meminta Inspektorat untuk memeriksa laporan tersebut apabila terindikasi terdapat potensi kecurangan.

“Bagi saya keadilan itu penting dan saya akan tindak lanjuti semua laporan asal sesuai dengan indikator,” tegasnya.

 

(3doy / Buletinexpres.com).