Penulis : Edoy
BE.com
Pangkalpinang, Buletinexpres.com — Kecewa surat audensi yang dilayangkan ke Sekretariat DPRD Bangka Selatan tidak ditanggapi, Ketua Ormas Pusat Aspirasi Masyarakat Sadar Hukum Bangka Selatan ( PAM SH) Kabupaten Basel Muhammad Rosidi, dalam waktu dekat akan melakukan aksi ke Gedung Parlemen DPRD Basel.
Hal itu ia ungkapkan saat melakukan jumpa pers kepada Tim Jobber (Journalis Babel Bergerak) di Kedai 8 kota Pangkalpinang, Kamis (13/07/2023).
Dirinya bersurat kepada DPRD Basel tidak lain untuk mempertanyakan terkait teknis dalam penggunaan dana pokir, dengan cara beraudensi secara live, agar bisa diketahui masyarakat luas, khusus nya masyarakat Bangka Selatan.
“Tanggal 19 Mei 2023, kami dari gabungan Ormas Bangka Selatan waktu itu menyurati DPRD. Kami minta jadwal audiensi terkait teknis penggunaan dana pokir karena kami menduga dalam penggunaannya itu tidak sesuai sebagaimana mestinya, bahkan diduga adanya intervensi kepada OPD bahwa pokir itu miliknya anggota Dewan. Nah, hal inilah yang harus dibuka agar terang benderang sehingga tidak ada dusta dalam penggunaan dana pokir,” ujar Rosidi.
Kekecewaan nya bertambah, karena sampai saat ini juga surat mereka tidak digubris oleh DPRD Basel.
“Ini sudah hampir masuk dua Bulan, dari tanggal 19 Mei, sekarang sudah tanggal 13, berarti mereka tidak menghargai kita,” tukas Rosidi.
Rosidi menegaskan, jika tidak juga ada tanggapan dari Dewan Basel terkait surat yang ditujukan ke DPRD, mereka akan melakukan aksi demo.
“Kami akan melakukan aksi demontrasi ke kantor DPRD Basel, karena demontrasi adalah hak kami juga sebagai warga negara, kita kan negara domokrasi,” tegasnya.
Lebih jauh Rosidi akan mempertanyakan pernyataan dari Dinas yang mengatakan proyek pokir itu adalah punya Dewan, sehingga menurutnya itu sudah menyalahkan aturan.
“Saya juga akan mempertanyakan terkait pernyataan dari Dinas-dinas, kalau proyek pokir itu punya Dewan. Karena itu sudah menyalahkan aturan, sehingga produk yang halal bisa menjadi haram,” tukasnya.
“Sedangkan tekhnis-tekhnis pekerjaan dan penganggaran semuanya ada di dinas bukan di Dewan, tapi di OPD masing-masing yang terdapat pokir itu,” sambungnya.
Rosidi juga mengungkapkan, kalau disetiap OPD ada yang mengeluhkan terkait dana pokir tersebut, karena yang mereka (red-opd) takutkan, jika ada persoalan dan temuan nantinya, para dewan tersebut tidak mau bertanggung jawab.
“Terus terang saya katakan, kalau para OPD itu sudah mengeluh. Pertama proyek-proyek itu sudah punya Dewan, kedua jika nanti ada persoalan dan terdapat temuan, ada pengembalian, mereka (red-dewan) tidak mau bertanggung jawab, dan itu semua dilimpahkan kepada OPD,” ungkap Rosidi.
Hanya saja menurut Rosidi OPD nya tidak berani berbicara, karena kalau sampai nanti OPD vocal, hal itu akan menjadi bumerang bagi OPD itu sendiri.
“OPD kan tidak berani berbicara, karena kalau sampai OPD nya berbicara vulgar, mereka kan anak buahnya Bupati, nanti Dewan nya akan menegur Bupati, dan Bupatinya akan mengintervensi OPD. Jadi eveknya kesitu,” jelas Rosidi.
Sementara Ketua DPRD Bangka Selatan Erwin menanggapi dengan santai terkait surat audensi yang pernah dilayangkan gabungan Ormas Basel kepada DPRD.
Menurutnya hanya tinggal menunggu jadwal saja, untuk mengundang para Ormas Bangka Selatan yang mau beraudensi dengan DPRD.
“Sebenarnya sudah kita terima surat audensi itu, cuma belum terjadwal saja,” kata Ketua DPRD Basel Erwin, saat dihubungi tim Jobber.
“Kalau nanti memang sangat dibutuhkan, ya kita gelar lah audensi dengan rombongan Rosidi di pertengahan bulan ini,” tambahnya. (Tim JB/BE).
