Penulis : Rizki Vitara
Editor : Dedy
BE.com
Pangkalpinang, Bulletinexpres.com – Bangka Belitung merupakan salah satu daerah penghasil timah terbesar di Indonesia. Meski demikian, Bangka Belitung juga dihadapi oleh persoalan seputar tata kelola yang belum baik dan kerusakan lingkungan karena banyaknya penambang timah di Babel.
Hal ini lah yang menjadi perhatian khusus oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Bangka Belitung Herman Suhadi.
Ditemui sejumlah awak media usai mengikuti acara audensi dengan Asosiasi Industri Timah Indonesia (AITI), Herman Suhadi menjelaskan bahwa pengelolaan hilirisasi timah merupakan kebijakan dari Pemerintah Pusat, untuk mendukung pengembangan terkait hilirisasi Timah itu sendiri.
“Menurut saya, kawan-kawan dari AITI ini setuju dengan pengembangan hilirisasi timah, akan tetapi kita sebagai pemerintah harus siap terlebih dahulu,” jelas Herman Suhadi, Senin (06/03/2023)
Herman Suhadi juga mengatakan, bahwa sekarang ini ada timbul bahasa baru antara Regulasi dan Periuk Nasi. Ia juga menyampaikan kepada masyarakat harus bijak terkait hal ini.
“Timah merupakan sebuah anugrah untuk masyarakat Babel dan untuk Negara Indonesia, maka dari itu pemerintah harus mengatur regulasi dengan baik terkait hal ini,” katanya.
“Yaaa ayo kita atur regulasinya, kita kelola dengan baik, kita beri kejelasan kepada masyarakat sehingga masyarakat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan itu dapat merasa tenang dalam mencari nafkah,” tambahnya.
Mengingat sebentar lagi masuk Bulan suci Ramadhan, Ketua DPRD Babel Herman Suhadi mengajak pemerintah pusat untuk memberi solusi terbaik untuk masyarakat Babel.
“Sebentar lagi puasa, terus lebaran, nah.. bagaimana perekonimian kita ketika mungkin masyarakat tidak bisa bergerak di bidang pertimahan ini, oleh karena itu saya menyarankan Negara harus hadir untuk memberi solusi yang terbaik tentang pertimahan di Provinsi Babel ini,” imbuhnya.
Dalam hal ini, Herman Suhadi juga menyarankan kepada PJ Gubernur Babel untuk pro kemasyarakat apa bila mengambil sebuah kebijakan.
“Saya sangat menyarankan, apapun kebijakan yang diambil oleh PJ Gubernur harus pro kepada masyarakat,” pungkasnya. (Red/BE)
